Birokrasi Kapitalis (2- habis)

Melanjutkan pembahasan tentang Birokrasi Kapitalis atau yang sebenarnya lebih tepat adalah Kapitalisme yang merasuki birokrasi. Karena pada dasarnya Birokrasi adalah cuma sebuah alat pemerintahan. Alat yang semestinya digunakan dengan baik untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik sesuai dengan amanat Undang - undang. Namun ketika alat itu jatuh ditangan yang tidak tepat, tentu akan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat. Kesejahteraan dan rasa keadilan akan sangat jauh untuk dapat dirasakan. Rupanya keadaan ini yang sedang terjadi di negeri kita tercinta. Ada beberapa opini dan ulasan yang akan saya coba untuk tunjukkan dalam tulisan kali ini yang mungkin menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam negara kita ini Kapitalis telah merajalela dan menguasai birokrasi.

Yang pertama adalah ketika mulai pada awal masa reformasi. Pada saat itu bangsa ini berada pada situasi krisis multidimensi. Diawali dengan krisis ekonomi berkepanjangan dan pada akhirnya berimbas pada krisis kepercayaan. Keadaan saat itu penuh dengan ketidakpastian. Nepotisme merajalela, kekuasaan yang terpusat pada satu titik. Kondisi ini sangat dimanfaatkan oleh oknum - oknum diseputar titik kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Figur presiden saat itu jadi tampak seperti seorang diktator yang tidak dapat tersentuh. Sistem bernegara kita menjadi bias,...Indonesia yang menganut sistem Republik terasa menjadi lebih Monarki daripada sebuah negara kerajaan. Kekuasaan presiden yang begitu kuat laksana seorang raja mampu mengkebiri seluruh sistem yang sebelumnya telah diatur secara rapi dalam UUD'45. Akhirnya sampailah pada satu masa dan atas kekuasaan ALLOH SWT, akhirnya masa - masa yang tidak jelas itu berakhir pada tahun 1998 melalui sebuah proses suksesi kepemimpinan yang harus ditebus dengan korban jiwa dan linangan darah anak negeri.
Pada saat bangsa ini memasuki sebuah iklim reformasi, keadaan justru menjadi semakin tidak menentu. Dimana semua pihak berkepentingan untuk merebut sisa - sisa kekuasaan dari reruntuhan puing - puing keraton cendana. Disintegrasi bangsa mulai mengancam, satu persatu keadaan di daerah bergolak. Dan pada puncaknya sebuah provinsi dalam wilayah teritorial negeri ini harus lepas dan memerdekakan diri. Tentu saja hal ini juga berkat campur tangan pihak asing yang memanfaatkan kelemahan kondisi dalam negeri, yang pada saat itu juga di pimpin oleh seorang presiden yang lemah dan tidak jelas semangat kenegarawanannya.
Kemudian UUD'45 yang menjadi dasar negara diamandemen berkali - kali sampai akhirnya menjadi tambah kacau dimana undang - undang tersebut telah mulai kehilangan rohnya. Di sinilah awal mulanya para ular - ular Kapitalis itu menjalar, merayap, dan mulai menyebarkan "bisa"nya untuk meracuni bangsa ini. Saat itu bangsa ini telah kehilangan tokoh negarawan yang dapat mempersatukan bangsa. Penyakit tidak saling percaya dan rasa curiga yang berlebihan mulai diidap. Kian hari penyakit ini semakin akut, sehingga chaos terjadi lagi di hampir seluruh pelosok negeri. Sesama anak bangsa saling serang dan saling bunuh. Masa reformasi itu menjadi begitu kelam. Hal ini juga tidak lepas dari peran beberapa pihak intelektual yang mengkondisikan demikian. Negara asing juga pasti ikut bermain. Magnet Indonesia di mata dunia masih mempesona pihak asing yang jahat itu. Akan sangat banyak pihak yang ingin menguasai dan menghabisi sumber daya alam negeri ini. Makhluk asing itu adalah negara - negara Imperialis dan Kapitalis yang paling berhasrat untuk menguasai.
Dan akhirnya sampailah pada proses demokrasi yang melelahkan dalam sebuah pemilu multi partai. Dari sini mulai kuatlah pengaruh kapitalis dalam negara ini. Para kapital dan pemilik modal besar mendirikan partai masing - masing. Dari sekian banyak partai tersebut tidak ada yang memiliki visi dan misi yang jelas. Strategi mereka adalah ingin merebut kekuasaan dengan berbagai cara, termasuk melegalkan cara - cara kotor. (politik uang, intimidasi, kekerasan, dsb). Karena saat itulah perang antar sesama Kapitalis. Kepentingan rakyat begitu terabaikan. Rakyat hanya dijadikan komoditas dan korban. Proses demokrasi ini berakhir dengan keluarnya partai pohon besar sebagai pemenang pemilu dan perebutan pemimpin negeri ini dimenangkang oleh tokoh dari partai bintang kecil. Partai Pohon besar sangat beraroma kapitalis karena didalamnya berisi para pengusaha, konglomerat, dan para ningrat. Hasilnya pasti bisa dibayangkan, begitu mereka berkuasa. Kue besar nan lezat negeri ini akan dibagi - bagi di golongan mereka sendiri dalam bentuk bagi - bagi proyek. Partai bintang kecil yang berhasil menempatkan tokohnya sebagai pemimpin negeri sejatinya berada pada situasi yang kurang menguntungkan untuk menjalankan pemerintahan yang kuat karena perwakilan mereka di parlemen tidak terlalu besar. Partai ini sangat rentan terhadap rongrongan dan serangan dari gedung parlemen. Akhirnya mereka melakukan deal - deal dengan beberapa partai lainnya dalam bentuk koalisi. Dan pastinya ada yang dijanjikan oleh partai bintang kecil kepada para koalisinya untuk dapat terus setia mengawal jalannya pemerintahan partai bintang kecil. Kemudian pemerintahan dibentuk dengan kabinet warna warni nya dengan sokongan dari partai pohon besar. Dan hasilnya adalah situasi saat ini. Cukup berat dirasakan, tapi harus tetap dijalankan.
Contoh - contoh kebijakan kapitalistik pemerintah dan parlemen :
1. Undang - undang ketenagakerjaan yang pro pengusaha dan sangat merugikan kaum buruh. Ingat sebagian besar rakyat ini adalah kaum buruh dan pekerja.
2. Undang - undang tentang penanaman modal asing.
3. Kontrak - kontrak karya dengan pihak asing, yang tidak memberi nilai tambah yang menguntungkan bagi negara.
4. Kebijakan pemerintah tentang Lumpur Lapindo. Disaster yang dibuat oleh pengusaha itu begitu dilindungi pemerintah dan sangat menyiksa rakyat.
5. Kebijakan tentang BBM yang tidak pro rakyat.
6. Kebijakan BLT yang tidak mendidik bagi rakyat.
7. Kesempatan keja yang semakin kecil.
8. Dunia pendidikan yang semakin suram, UU BHMN tentang perguruan tinggi menjadikan pendidikan menjadi begitu mahal dan akan susah untuk dijangkau rakyat kecil.
9. Carut marut penyelenggaraan pemerintah yang mengorbankan pelayanan terhadap masyarakat.
10. Arah reformasi yang semakin jauh dari semangat kerakyatan.
11. Bercokolnya antek - antek Kapitalistik dalam pos - pos strategis pemerintahan.
12. Kondisi moral bangsa yang semakin tidak terkontrol menuju kearah liberalisme.
13. Peran agama yang semakin dikesampingkan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk masyarakat.